BREBES, Warta Brebes — Wakil Bupati Brebes Wurja menegur keras sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) karena serapan anggaran Brebes rendah. Teguran itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) Tahun 2026 di Aula Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu Brebes, Jumat (6/3/2026).
Di forum tersebut, Wurja meminta OPD segera mempercepat realisasi program agar anggaran daerah benar-benar berdampak pada masyarakat.
Menurutnya, tahun kedua pemerintahan harus menjadi momentum pembuktian janji Brebes Beres melalui kerja nyata.
“Tahun kedua ini waktunya membuktikan janji kepada masyarakat,” kata Wurja di hadapan para kepala OPD dan camat.
Wurja Paparkan Capaian Program Pemkab Brebes
Dalam rapat tersebut, Wurja juga memaparkan berbagai capaian pembangunan Kabupaten Brebes sepanjang 2025.
Program Nakes Door to Door melayani 204.148 warga, termasuk 20.298 ibu hamil dan pemantauan 113.759 balita. Sebanyak 89.929 warga juga telah terlindungi program Jamkesda.
Di sektor pendidikan, pemerintah merenovasi 239 sekolah dan memberikan Beasiswa Sukses kepada 480 mahasiswa. Program Gas Rolas (Gerakan Ayo Sekolah 12 Tahun) juga berhasil mengembalikan 628 anak ke bangku sekolah.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah memperbaiki 287 ruas jalan sepanjang 117,77 kilometer, memperbaiki 65 jembatan, membangun 99,8 kilometer drainase, serta merehabilitasi 53,73 kilometer tanggul sungai.
Pemkab Brebes juga menjalankan program sosial seperti bedah rumah untuk 1.375 rumah tidak layak huni serta memberikan insentif bagi 21.000 pegiat keagamaan.
Berbagai program tersebut turut mengantarkan Brebes meraih sejumlah penghargaan, antara lain Kabupaten Layak Anak Tingkat Nindya dan Innovative Government Award 2025.
Serapan Anggaran Brebes Turun, DPU Jadi Sorotan
Meski mencatat sejumlah capaian, Wurja mengakui serapan anggaran Brebes menurun. Realisasi belanja daerah turun dari 95,01 persen pada 2024 menjadi 81,71 persen pada 2025.
Penurunan ini membuat beberapa OPD menjadi sorotan. Salah satunya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes yang hanya mencatat serapan anggaran sebesar 49,20 persen.
Menurut Wurja, rendahnya serapan anggaran berpengaruh langsung pada kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.
Survei dari Charta Politika Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kondisi jalan hanya mencapai 49,9 persen.
“Anggaran yang tidak tereksekusi adalah kerugian bagi rakyat. Rendahnya serapan anggaran berkorelasi dengan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur,” tegasnya.
DLH dan Dinas Pendidikan Ikut Kena Teguran
Selain DPU, Wurja juga menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes. Tingkat kepuasan publik terhadap pengelolaan sampah di Brebes tercatat hanya 36,9 persen.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes meningkatkan akses bantuan pendidikan bagi masyarakat.
Piutang Pajak Brebes Capai Rp22,7 Miliar
Dalam rapat tersebut, Wurja juga menyoroti sektor pendapatan daerah. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 100,14 persen, pemerintah masih menghadapi piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar Rp22,7 miliar.
Wilayah dengan piutang terbesar berada di Kecamatan Larangan sebesar Rp4,66 miliar. Sementara Kecamatan Losari berhasil melunasi PBB-P2 hingga 100 persen.
Wurja meminta para camat aktif memantau realisasi pajak. Ia juga menargetkan Badan Pendapatan Daerah Brebes mampu menurunkan piutang pajak minimal 30 persen pada 2026.
Pemkab Brebes Targetkan Percepatan Program 2026
Untuk memperbaiki serapan anggaran Brebes, Wurja mengeluarkan sejumlah instruksi strategis kepada OPD.
Program Nakes Door to Door ditargetkan menjangkau 275.000 warga. Program Wardoyo akan menyasar sekitar 9.100 kepala keluarga.
Pemerintah juga menargetkan penyelesaian prototipe Super App Brebes Beres pada kuartal ketiga 2026.
Di sektor infrastruktur, Pemkab Brebes menyiapkan program Beresi Dalan dengan total anggaran sekitar Rp200 miliar.
Mulai April 2026, Paramitha Widya Kusuma akan memimpin langsung evaluasi bulanan realisasi anggaran.
“Rakyat tidak menunggu alasan. Mereka menunggu hasil. Brebes Beres harus kita buktikan dengan kerja nyata dalam 90 hari ke depan,” tegas Wurja.
