BREBES, Warta Brebes — Prosesi pelantikan 9 Kepala Dinas Brebes yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) Kabupaten Brebes berlangsung dalam senyap. Tidak ada pengumuman terbuka sebelumnya, tidak pula agenda resmi yang disebarluaskan ke publik.
Pelantikan dipimpin langsung Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma di Pendopo Brebes, Kamis (5/2/2026), tak lama selepas waktu salat Maghrib berlalu.
Sembilan pejabat hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang terpilih itu berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Brebes Nomor 800.1.3.3/74 Tahun 2026. Di antaranya adalah Juwita Asmara sebagai Kepala DPMPTSP, Cecep Aji Suganda sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Nurjanto sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Hendri Adi Komara sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Fajar Adi Widiarso menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian Imam Baehaqi sebagai Kepala Dinas Sosial, Eni Listiana menjabat Kepala DP3AKB, dr. Heru Padmonobo sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta drg. Adhi Supriadi yang terpilih sebagai Direktur RSUD Brebes.
Selain 9 kepala dinas Brebes hasil seleksi terbuka beberapa waktu, Bupati Paramitha juga melantik sejumlah pejabat eselon III dan pejabat lainnya. Termasuk juga Direktur PDAM dan pimpinan Badan Amil Zakat Daerah yang baru.
Bupati Paramita menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon II ini merupakan buah dari proses seleksi terbuka dan kompetitif yang berlangsung sejak awal Januari 2026.
Dari 45 pendaftar, terjaring 27 peserta terbaik hingga akhirnya terpilih 9 pejabat yang dinilai paling kompeten untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
“Proses ini kami pastikan berjalan objektif dan transparan. Kita menempatkan aparatur yang memiliki integritas dan kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan organisasi,” tegas Bupati.
Paramita juga memberikan pesan bagi para pejabat yang baru dilantik agar amanah. Sebab jabatan itu bukan berarti dapat hadiah atau bisa bersantai.
“Jabatan itu tanggung jawab, bukan penghargaan. Saya minta semuanya kerja nyata, jujur, dan jangan mempersulit urusan masyarakat,” tegas Bupati.
Nama 9 Kepala Dinas Brebes Terpilih Berasal dari 3 Besar
Di balik keputusan pelantikan nama terpilih tersebut, terdapat rivalitas terbuka yang sebelumnya menyedot perhatian publik hingga mengerucut pada 3 besar. Saat seleksi di DPMPTSP misalnya, terdapat nama Juwita Asmara yang ternyata mampu mengungguli Adhitya Tri Hatmoko dan Andri Firdaus.
Di Kesbangpol, Cecep Aji Suganda akhirnya terpilih di antara Moch Reza Prisman dan Setiawan Nugroho.
Di Dinas Kesehatan, persaingan berlangsung ketat antara dr. Heru Padmonobo, dr. Dedy Iskandar Zulkarnaen, dan dr. Tambah Raharjo.
Di RSUD Brebes, drg. Adhi Supriadi menyingkirkan dr. Aries Suparmiati dan Imam Budi Santoso. Begitu pun persaingan sengit perebutan kursi pada jabatan kepala OPD lainnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia sekaligus Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Brebes M. Syamsul Haris menjelaskan, hasil akhir seleksi terbuka JPT ini mengacu pada akumulasi nilai dari seluruh tahapan seleksi yang telah dilalui para peserta. Tahapan tersebut meliputi seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, uji kompetensi manajerial melalui assessment center, hingga penulisan serta presentasi dan wawancara makalah uji gagasan.
“Dari proses tersebut, terpilih tiga nama terbaik pada masing-masing formasi jabatan yang disusun berdasarkan urutan abjad. Nama-nama ini selanjutnya direkomendasikan kepada Bupati Brebes selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk dipilih dan dilantik sebagai pejabat definitif,” ungkapnya, Jumat (30/1/2026).
Pelantikan Kepala Dinas Brebes Normatif, Namun Tak Lazim
Secara normatif, proses seleksi JPT Pratama telah berjalan sesuai aturan. Panitia Seleksi menyerahkan tiga nama terbaik untuk setiap formasi kepada bupati. Dari 27 peserta yang lolos tiga besar, bupati memilih satu nama untuk tiap jabatan. Secara hukum, itu adalah hak prerogatif Pejabat Pembina Kepegawaian. Namun, pemilihan waktu Magrib hingga malam ini menjadi sejarah baru bagi prosesi di birokrasi Brebes.
Dalam tradisi birokrasi, pelantikan pejabat eselon lazimnya digelar pada jam kerja dan terbuka luas. Namun kali ini berbeda. Terlebih, di saat yang bersamanya, wilayah Brebes selatan dilanda banjir bandang, longsor, jembatan ambruk, krisis air bersih, dan listrik padam. Dalam konteks itu, pelantikan pejabat strategis nyaris tak terdengar. Bukan salah prosedur, tapi soal sensitivitas momentum.
Pelantikan senyap ini menandai babak baru birokrasi Brebes di tengah situasi daerah yang belum pulih. Di satu sisi, roda pemerintahan membutuhkan kepastian kepemimpinan di OPD strategis. Di sisi lain, timing dan minimnya transparansi publik memunculkan pertanyaan tentang sensitivitas politik dan komunikasi pemerintah daerah. Dalam iklim krisis, setiap keputusan, termasuk cara ia diumumkan menjadi pesan tersendiri bagi publik.
