JAKARTA, Warta Brebes– Aspirasi pemekaran Kabupaten Brebes Selatan kembali menguat. Pada Senin (21/1/2026), delapan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Presidium dan Majelis Permusyawaratan Pemekaran (MPP) Brebes Selatan menemui Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Pertemuan ini membawa satu misi untuk mendesak percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Brebes Selatan yang telah berkumandang sejak 1997.
Presidium Pemekaran Brebes Selatan Desak Dukungan Politik Nasional
Delegasi yang hadir mewakili enam kecamatan—Bumiayu, Paguyangan, Bantarkawung, Salem, Tonjong, dan Sirampog—menyampaikan langsung aspirasi rakyat yang selama ini merasa terpinggirkan dalam pembangunan Kabupaten Brebes.
Tokoh Presidium, Sobir, menekankan pentingnya peran tokoh nasional dalam membuka jalur komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Kami tidak ingin perjuangan ini kembali terhambat di meja birokrasi. Kami butuh dorongan politik yang konkret,” ujarnya.
Ketua MPR RI Siap Komunikasikan Aspirasi ke Gubernur JatengAhmad Muzani merespons dengan empati.
Ia menyatakan siap membantu menjembatani komunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah agar aspirasi pemekaran Brebes Selatan mendapat perhatian serius.
“Saya akan bantu komunikasikan dengan Gubernur Jawa Tengah agar aspirasi ini mendapat perhatian serius,” katanya.
Pernyataan itu mendapat sambutan hangat oleh para pegiat pemekaran sebagai sinyal politik yang menumbuhkan harapan baru.
Tokoh MPP, Makmur, menyebut pertemuan dengan Ketua MPR sebagai momentum penting. “Kami merasa diperhatikan. Ini menjadi energi baru untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas,” ujarnya.
Brebes Selatan Siap Jadi Daerah Otonomi Baru
Wilayah Brebes Selatan dinilai memiliki potensi ekonomi dan geografis yang kuat. Jalur strategis lintas selatan Jawa, kekayaan alam, serta geliat ekonomi lokal menjadi modal utama untuk berdiri sebagai kabupaten mandiri.
Data dari Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KPPKB) menunjukkan bahwa seluruh dokumen administratif telah dinyatakan lengkap oleh Pemprov Jateng pada Desember 2025.
Komisi A DPRD Jateng juga telah menjadwalkan kunjungan lapangan ke Brebes Selatan pada awal 2026 sebagai bagian dari verifikasi faktual.
Bupati Brebes Dukung Pemekaran, Moratorium Masih Berlaku
Sebelumnya, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyatakan dukungan terhadap pemekaran. Ia menilai luas wilayah Brebes yang mencapai lebih dari 1.600 km² dan jumlah penduduk mendekati dua juta jiwa menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan.
Meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran sejak 2014, celah tetap terbuka melalui pendekatan politik dan lobi lintas lembaga.
