Realisasi Investasi Brebes 2025 Lampaui Target, Capai Rp2,39 Triliun

BREBES, Warta Brebes— Realisasi investasi di Kabupaten Brebes sepanjang tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Berdasarkan rilis resmi Kementerian Investasi/BKPM, total investasi yang masuk mencapai Rp2.391.012.214.222 atau 113 persen dari target Rp2,1 triliun.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Brebes, Ridho Khaeroni, menyebut capaian ini menunjukkan iklim investasi di Brebes semakin positif.

“Ini sekaligus menandakan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap potensi dan kemudahan usaha di Kabupaten Brebes,” ujarnya.

Kontribusi Sektor Menengah dan Besar

Ridho menjelaskan, capaian investasi yang tercatat merupakan kontribusi dari sektor usaha. Baik menengah dan besar yang melaporkan kegiatan secara resmi melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sedang investasi usaha mikro dan kecil (UMK) tidak masuk dalam perhitungan BKPM.

Keberhasilan ini, lanjutnya, tidak lepas dari upaya pemerintah daerah mendorong kepatuhan pelaku usaha. Utamanya, dalam melaporkan kegiatan investasinya melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Klinik LKPM di Mal Pelayanan Publik

DPMTSP Brebes membuka Klinik LKPM di Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pendampingan teknis bagi pelaku usaha. Klinik ini membantu pengisian dan penyampaian laporan LKPM, guna meminimalisir kendala administratif. 

“Sosialisasi dan pendampingan ini efektif meningkatkan jumlah serta kualitas laporan LKPM, sekaligus berkontribusi terhadap akurasi data laporan realisasi investasi ke pemerintah pusat,” jelas Ridho.

Dampak Ekonomi dan Komitmen Pemkab

Dengan capaian investasi yang melampaui target, Pemkab Brebes berharap tren positif ini terus berlanjut. Ia berharap, investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Serta mendorong pertumbuhan sektor strategis.

“Pemkab Brebes tetap berkomitmen memperbaiki iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perizinan, pendampingan pelaku usaha, serta penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” pungkas Ridho.

Bagikan: