JAKARTA, Warta Brebes— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka opsi baru dalam pengadaan minyak bumi impor. Melalui Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), Badan Layanan Umum (BLU) kini memiliki peluang untuk terlibat dalam proses ini. Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk mempercepat pengadaan komoditas energi vital tersebut.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak menghilangkan jalur impor konvensional melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina (Persero). Namun, regulasi baru memungkinkan BLU di sektor energi, termasuk Lemigas, untuk turut serta.
“Ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas,” tegas Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Lemigas Berperan dalam Pengadaan Minyak Bumi Impor
Keterlibatan Lemigas dalam skema impor minyak bumi didasarkan pada payung hukum yang mengatur pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan liquefied petroleum gas (LPG).
Dengan adanya regulasi ini, Lemigas secara hukum dapat melakukan aktivitas impor. “Jadi dari regulasi ini, (Lemigas) bisa melakukan impor,” ujar Yuliot.
Pemerintah berupaya mendiversifikasi sumber pasokan minyak impor. Negara-negara produsen seperti Rusia, Nigeria, dan Angola menjadi opsi agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu sumber.
“Itu pengadaan impor (minyak Rusia) bisa saja. Ini kan pembicaraan dengan Rusia antara Presiden dan juga Pak Menteri sudah berjalan. Kemudian impor itu juga bisa dari negara-negara lain, seperti Nigeria, Angola,” jelas Yuliot.
Sebelumnya, Indonesia telah menjajaki komitmen awal pengadaan minyak mentah dari Rusia. Kesepakatan ini merupakan hasil kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada April 2026.
“Komitmen impor minyak dari Rusia ini kan baru negosiasi, kemarin sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu sekitar 150 juta barrel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun,” ungkap Yuliot dalam kesempatan terpisah pada Jumat (24/4/2026).
Optimalisasi BLU untuk Efisiensi Impor Minyak
Penggunaan skema BLU dipertimbangkan karena jalur impor melalui BUMN memiliki konsekuensi hukum dan mekanisme pengadaan yang spesifik. Berbeda dengan kerja sama antarnegara, BLU dinilai menawarkan fleksibilitas yang lebih besar.
“Because kalau BUMN itu kan juga ada konsekuensi, dan juga kalau BLU itu apa kemudahannya, termasuk pembiayaan, itu juga lagi kita bahas antara kementerian lembaga,” papar Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Dengan membuka peluang keterlibatan Lemigas melalui skema BLU, Kementerian ESDM berharap proses pengadaan minyak bumi impor dapat berjalan lebih efisien dan lancar. Diversifikasi sumber pasokan juga menjadi prioritas untuk menjaga ketahanan energi nasional.
