BREBES, Warta Brebes — Pembangunan rumah subsidi di Jawa Tengah diproyeksikan melonjak dua kali lipat. Target tahun ini saja mencapai 50 ribu unit. Hal ini membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup. Perkembangan pesat pembangunan perumahan ini menimbulkan kekhawatiran serius. Ancaman terhadap lahan pertanian produktif semakin nyata.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mewanti-wanti agar tidak menyalahi aturan. Lutfi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Ahmad Luthfi hadir mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Keduanya hadir dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Desa Kaliwlingi, Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, turut mendampingi. Berbagai pejabat daerah lainnya juga hadir dalam acara tersebut.
Di hadapan para kepala daerah dan pelaku pembiayaan perumahan, Luthfi menegaskan prioritas pembangunan. Pembangunan rumah untuk rakyat tidak boleh mengorbankan lahan sawah dilindungi (LSD). Tata ruang daerah harus menjadi acuan utama. “Pemerintah kabupaten/kota harus segera menyelesaikan tata ruang,” tegas Luthfi.
Ia menambahkan, “Jangan sampai pembangunan perumahan berbenturan dengan lahan sawah dilindungi.”
Pesan Gubernur Luthfi menjadi sorotan penting. Hal ini terjadi di tengah maraknya pembangunan perumahan dan kawasan industri. Aktivitas tersebut terus menggerus lahan pertanian produktif. Berbagai daerah, termasuk Kabupaten Brebes, merasakan dampaknya. Lahan sawah yang seharusnya untuk ketahanan pangan semakin berkurang. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Rumah Subsidi 600 Unit untuk Brebes
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menyetujui usulan Pemprov Jateng. Kuota rumah subsidi naik signifikan. Dari sekitar 25 ribu unit menjadi 50 ribu unit pada tahun 2026. “Pak Gubernur minta 50 ribu rumah subsidi, saya setuju,” ujar Maruarar Sirait.
Ia menambahkan, “Ini akan memicu perputaran ekonomi masyarakat dalam skala besar.”
Menurut Maruarar Sirait, pembangunan rumah subsidi dan program bedah rumah sangat vital. Keduanya akan menggerakkan roda ekonomi warga. “Kalau rumah subsidinya 50 ribu rumah, bedah rumahnya 30 ribu rumah, ekonomi akan bergerak,” jelasnya.
Program bedah rumah di Brebes juga mengalami peningkatan drastis. Dari hanya 20 unit pada 2025 menjadi 600 unit pada 2026. Lonjakan ini mencapai 30 kali lipat.
Namun, Maruarar Sirait memberikan catatan penting. Pembangunan fisik tanpa penguatan ekonomi warga bersifat sementara. “Percuma direnovasi kalau masyarakatnya tidak punya kemampuan ekonomi untuk merawat rumahnya,” katanya.
Penguatan ekonomi menjadi kunci keberlanjutan program. Ia menekankan pentingnya aspek pemberdayaan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, dilaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga April 2026, mencapai Rp1,7 triliun. Angka ini setara 73,9 persen dari target tahunan Rp2,3 triliun. Khusus Kabupaten Brebes, peminatan KPP sangat tinggi. Mencapai Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur. Angka ini lebih tinggi dibanding kegiatan serupa sebelumnya di Manado.
