JAKARTA, Warta Brebes — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan di sejumlah lokasi, termasuk kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim, dalam penyelidikan kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) terkait izin tinggal. Tindakan ini merupakan bagian dari rangkaian penggeledahan yang akan dilakukan penyidik KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penyegelan tersebut. "Dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup, KPK melakukan pemasangan KPK line atau penyegelan di beberapa titik lokasi untuk kemudian nanti kebutuhan penggeledahan pada saat di tahap penyidikan," jelas Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (4/6/2026). Namun, Budi belum merinci bagian rumah Silmy Karim yang disegel, menyatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian. "Untuk detail ruangan yang disegel nanti kami akan update karena memang baru dilakukan tadi malam," tambahnya.
Delapan Tersangka dalam Skandal Pemerasan WNA
Perkara ini melibatkan penetapan delapan orang sebagai tersangka oleh KPK. Mereka diduga kuat terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Silmy Karim, yang menjabat sebagai Wamen Imipas periode 2025-2026 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024, turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Saat ini, kedelapan tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan KPK selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. KPK berupaya mengungkap jaringan praktik ilegal ini secara tuntas untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas sistem imigrasi.
Dampak dan Harapan Pemberantasan Korupsi
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap proses perizinan WNA dan potensi praktik korupsi yang dapat merusak citra negara. Penyegelan rumah pejabat publik seperti Wamen Imipas menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi hingga ke tingkat tertinggi.
Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perizinan menjadi kunci utama untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Pemberantasan korupsi yang konsisten akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pembangunan nasional.
