SEMARANG, Warta Brebes — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mengukir sejarah gemilang. Kali ini, prestasi tersebut diraih dalam bidang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Ahmad Luthfi ini sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pencapaian ini bukan sekadar catatan biasa. Ini merupakan opini WTP ke-15 kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini menegaskan komitmen kuat Jawa Tengah dalam menjaga tata kelola anggaran yang baik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar penilaian utama.
Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Tengah pada Senin (8/6/2026) menjadi momen pengumuman bersejarah ini. Opini WTP ini tentu menjadi bukti nyata kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Hal ini juga menunjukkan pengelolaan dana publik yang efektif dan efisien.
Keistimewaan lain yang menjadikan capaian kali ini semakin viral adalah predikat juara nasional. Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tertinggi se-Indonesia. Angka ini melesat tajam melebihi rata-rata nasional.
Rekor Manggala Transparansi Keuangan Daerah
Tingkat penyelesaian TLRHP di Jawa Tengah mencapai angka fantastis, yaitu 96,48 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional yang umumnya berkisar di angka 75 persen. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian ini. Ia menekankan bahwa opini WTP merupakan potret akuntabilitas. Namun, ujian sesungguhnya adalah komitmen daerah dalam membereskan rekomendasi hasil temuan.
“Ada hal menarik, tingkat penyelesaian TLRHP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan yang tertinggi di Indonesia. Yang sudah selesai ditindaklanjuti mencapai 96,48 persen,” ujar Widhi saat memberikan sambutan di hadapan anggota dewan. Performa impresif ini, menurutnya, wajib dipertahankan.
Keberhasilan ini menjadi bukti kuat berjalannya fungsi pengawasan internal yang sehat di lingkungan Pemprov Jateng. Widhi juga menambahkan bahwa performa ini menjadi tolok ukur komitmen pemerintah daerah. Ini juga menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana masyarakat.
Instruksi Tegas Gubernur Luthfi: Tuntas Tanpa Tunda!
Menanggapi pencapaian luar biasa ini, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan rasa terima kasih mendalam. Ia mengapresiasi tim pemeriksa BPK RI dan BPK Perwakilan Jateng atas kerja kerasnya. Mempertahankan predikat WTP selama 15 tahun berturut-turut bukan sekadar formalitas.
“Provinsi Jawa Tengah mampu menyelesaikan hampir 96 persen tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Ini tertinggi di Indonesia,” ungkap Ahmad Luthfi dengan bangga. Capaian ini menunjukkan dedikasi seluruh jajaran Pemprov Jateng.
Meskipun demikian, Luthfi tidak lantas berpuas diri. Ia segera mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Instruksi tersebut menekankan agar tidak menunda penyelesaian sisa evaluasi yang ada. Undang-undang memang memberikan kelonggaran waktu hingga 60 hari.
Namun, Luthfi menginginkan semuanya diselesaikan lebih cepat. “Kita harus memiliki sense of crisis dalam menangani setiap temuan yang harus ditindaklanjuti. Secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya harus diselesaikan,” tegasnya. Instruksi ini bertujuan untuk menjaga momentum positif dan efektivitas pemerintahan.
Rapor APBD Jateng 2025: Kinerja Keuangan yang Solid
Berdasarkan data resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, performa realisasi pos anggaran Pemprov Jateng sepanjang tahun 2025 tergolong sangat sehat. Pendapatan Daerah berhasil diraih sebesar Rp 23,761 triliun. Angka ini mencapai 96,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 24,654 triliun.
Belanja dan Transfer Daerah terserap dengan baik, mencapai Rp 23,871 triliun. Angka ini setara dengan 94,61% dari pagu anggaran sebesar Rp 25,231 triliun. Penyerapan anggaran yang optimal menunjukkan efektivitas program pembangunan.
Sementara itu, Pembiayaan Netto tercatat sebesar Rp 577,049 miliar. Pos ini ditopang oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta penerimaan kembali pinjaman daerah. Kinerja keuangan yang solid ini menjadi dasar bagi penguatan pelayanan publik.
Melalui hasil audit komprehensif ini, Pemprov Jateng berkomitmen menjadikan catatan BPK sebagai bahan evaluasi strategis. Tujuannya adalah untuk terus mendongkrak kualitas pelayanan publik. Selain itu, efektivitas pembangunan daerah ke depan juga menjadi prioritas utama.
