JAKARTA, Warta Brebes— Lonjakan pesat transaksi digital di Indonesia selama kuartal pertama 2026 mencapai 37,69%, mengindikasikan adopsi teknologi yang kian masif. Namun, pertumbuhan positif ini dibayangi oleh peningkatan ancaman kejahatan siber yang didukung kecerdasan buatan (AI).
Data Bank Indonesia dan BSSN mencatat 14,82 miliar transaksi digital, sementara lalu lintas daring mencapai 5,2 miliar, di mana 94% berpotensi menjadi target serangan ransomware.
Kondisi ini mendorong Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) dan BPC menggelar forum diskusi bertajuk “Protection in Action: Strengthening Fraud Resilience Across Ecosystem” di Jakarta. Acara ini mengumpulkan regulator dan pelaku industri untuk merumuskan strategi penguatan keamanan sistem pembayaran nasional.
Menuju Ekosistem Digital yang Tangguh
Wakil Ketua Umum II AFTECH, Budi Gandasoebrata, menekankan pentingnya ketangguhan (resilience) di samping pertumbuhan pesat industri keuangan digital. Ia menyatakan bahwa Fraud Detection System (FDS) kini bukan lagi sekadar fitur tambahan, melainkan infrastruktur vital.
“Industri saat ini tidak hanya dituntut untuk tumbuh cepat, tetapi juga harus tangguh,” ujar Budi. Transformasi FDS menjadi infrastruktur krusial menunjukkan keseriusan industri dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tri Herdianto, menyoroti tingginya penggunaan e-wallet dan QRIS yang memerlukan kesiapan industri dalam mitigasi risiko.
“Fraud resilience bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan bisnis di sektor jasa keuangan,” tegas Tri.
Ia menambahkan bahwa perlindungan konsumen menjadi prioritas utama di tengah geliat transaksi digital.
Solusi Kolaboratif untuk Keamanan Siber
Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, mengusulkan pendekatan shared services dan penguatan infrastruktur bersama dalam manajemen penipuan. Strategi ini diharapkan dapat mengoptimalkan investasi pelaku industri dan meningkatkan kualitas keamanan secara terstandarisasi.
“Dengan model ini, respons terhadap insiden menjadi lebih cepat dan risiko sistemik dapat ditekan. Pelaku industri dapat tetap fokus pada pengembangan bisnis inti, sementara fondasi keamanannya dikelola secara profesional dan terkoordinasi,” jelas Ario. Pendekatan kolaboratif ini krusial untuk membangun pertahanan yang kokoh.
Dalam sesi Expert Lab, peserta forum menyaksikan demonstrasi FDS yang mengintegrasikan data lintas ekosistem. Melalui analisis data berkelanjutan, sistem ini membentuk “kecerdasan kolektif” yang terus memperbarui kemampuannya dalam menangkal ancaman siber berbasis AI. Kemampuan adaptif ini menjadi kunci utama dalam menghadapi evolusi ancaman kejahatan siber.
Pertumbuhan transaksi digital yang impresif di kuartal pertama 2026 harus diimbangi dengan upaya berkelanjutan dalam memperkuat keamanan siber. Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan inovasi teknologi menjadi garda terdepan dalam melindungi ekosistem digital Indonesia dari ancaman kejahatan siber AI.
