JAKARTA, Warta Brebes– Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengkaji penerapan sistem e-voting untuk pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2029.Rencana ini disambut baik namun disertai peringatan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum teknologi ini diadopsi secara luas di Indonesia. Ia menyatakan bahwa meskipun e-voting telah umum di negara-negara maju, implementasinya di Indonesia memerlukan pertimbangan mendalam.
Dede Yusuf, yang juga merupakan legislator dari Fraksi Partai Demokrat, menyoroti beberapa aspek krusial yang perlu dipertimbangkan.
Ia menggarisbawahi tantangan geografis dan kemajemukan Indonesia, serta isu perlindungan data pribadi yang masih dianggap lemah.
“Untuk di Indonesia, karena kemajemukan daerah dan geografisnya, perlu dikalkulasi apalagi dengan kurang kuatnya perlindungan data pribadi kita,” ujar Dede saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).
Tantangan Implementasi E-Voting di Indonesia
Penerapan e-voting di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan unik. Kondisi geografis yang beragam, mulai dari kepulauan hingga daerah terpencil, memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai dan merata.
Kesiapan infrastruktur ini menjadi salah satu faktor penentu kelancaran proses pemungutan suara secara elektronik. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat di berbagai daerah juga perlu menjadi pertimbangan agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam menggunakan sistem baru ini.
Lebih lanjut, Dede Yusuf menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan data pribadi. Dalam era digital, keamanan data pemilih menjadi prioritas utama. Potensi kebocoran data atau manipulasi dapat merusak integritas proses demokrasi.
Oleh karena itu, sebelum e-voting diterapkan secara massal, diperlukan jaminan keamanan siber yang kokoh dan peraturan yang jelas terkait perlindungan data.
E-Voting untuk Diaspora dan PMI: Solusi Awal yang Strategis
Meskipun terdapat kekhawatiran terkait implementasi e-voting di dalam negeri, Dede Yusuf menyatakan dukungannya jika teknologi ini diutamakan untuk diaspora Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Ia berpendapat bahwa kelompok ini memiliki akses teknologi yang lebih baik dan sudah terbiasa dengan sistem serupa di negara tempat mereka tinggal.
“Untuk diaspora atau PMI di luar negeri, saya setuju kalau sudah gunakan e-voting karena sudah jadi sesuatu yang umum di sana,” kata Dede.
Penerapan e-voting bagi kelompok ini dapat menjadi langkah awal yang strategis untuk menguji coba dan menyempurnakan sistem sebelum diterapkan secara nasional. Ini juga akan memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
Namun, Dede Yusuf kembali menegaskan, untuk penerapan e-voting di dalam negeri, terutama di daerah dengan infrastruktur yang masih terbatas, diperlukan kajian yang sangat hati-hati. “Tetapi kalau di daerah dengan infrastruktur yang masih kurang, perlu dikaji secara hati-hati penggunaan e-voting ini,” pungkasnya.
Kesiapan teknologi, keamanan data, dan kesiapan masyarakat adalah kunci utama yang harus dipenuhi demi mewujudkan Pemilu 2029 yang lebih efisien dan demokratis melalui e-voting.
