JAKARTA| Warta Brebes— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan korupsi restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. Dalam penyelidikan intensif ini, sepuluh saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Fokus utama pemeriksaan adalah menggali informasi terkait dugaan penerimaan uang dalam proses pemeriksaan pajak, serta menelusuri aset milik mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dibagi dalam beberapa kelompok. Salah satu kelompok saksi, yang berasal dari "klaster pihak lain," secara khusus diarahkan untuk membantu penyidik dalam melacak aset-aset milik Mulyono. Upaya ini merupakan langkah krusial untuk mengungkap potensi aliran dana haram yang mungkin telah disamarkan.
"Saksi dari klaster pihak lain, penyidik di antaranya fokus menelusuri aset-aset saudara MLY," ujar Budi Prasetyo pada Rabu (23/9/2026).
Telusuri Aset Mulyono, KPK Selidiki Transaksi Properti
Penyelidikan aset yang dilakukan KPK berfokus pada transaksi jual beli tanah dan bangunan yang melibatkan Mulyono maupun anggota keluarganya. Langkah ini diambil untuk memastikan apakah ada aset yang diperoleh secara tidak wajar dan berpotensi menjadi barang bukti dalam kasus korupsi restitusi pajak ini. Penelusuran transaksi properti menjadi salah satu metode yang umum digunakan dalam mengungkap aset hasil tindak pidana korupsi.
"Yakni terkait jual beli tanah dan/atau bangunan oleh saudara MLY maupun keluarganya," imbuh Budi Prasetyo.
Selain itu, KPK juga memeriksa saksi dari "klaster ASN Direktorat Jenderal Pajak (DJP)." Kelompok saksi ini dimintai keterangan mengenai dugaan penerimaan uang yang berkaitan langsung dengan proses pemeriksaan pajak di KPP Madya Banjarmasin. Keterangan mereka diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai praktik penyalahgunaan wewenang yang terjadi.
"Untuk saksi dari klaster ASN DJP, penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang terkait pemeriksaan pajak di KPP Madya," lanjutnya.
Korupsi Pajak Banjarmasin Menggema, KPK Perluas Penyelidikan
Kasus dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin ini menjadi sorotan serius bagi KPK. Dengan memeriksa sepuluh saksi dari berbagai latar belakang, lembaga antirasuah ini menunjukkan komitmennya untuk membersihkan sektor perpajakan dari praktik korupsi. Penelusuran aset mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin menjadi salah satu strategi penting untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi pelaku.
Dugaan penerimaan uang terkait pemeriksaan pajak mengindikasikan adanya potensi kolusi antara oknum petugas pajak dan wajib pajak. KPK berupaya keras untuk mengungkap jaringan korupsi ini secara tuntas. Melalui pemeriksaan saksi dan penelusuran aset, KPK berharap dapat menemukan bukti kuat untuk membawa para pelaku ke meja hijau.
Harapan besar disematkan pada KPK agar penyelidikan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan titik terang dalam pemberantasan korupsi. Penindakan terhadap kasus restitusi pajak ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh aparatur sipil negara di sektor perpajakan untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
