JAKARTA, Warta Brebes— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana. Tindakan ini dilakukan di kantor BNPB pada tanggal 14 hingga 15 Oktober 2026.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penyidik menyasar beberapa ruangan pejabat di lingkungan BNPB.
Selain ruangan Suharyanto, penggeledahan juga menyasar kedeputian lain serta kantor staf pengadaan barang dan jasa. Termasuk pula ruangan SGP (Gabriel Purwaka Sigit) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) turut digeledah. Pernyataan ini disampaikan Taufik dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (16/10/2026).
Penyidikan Korupsi Dana Bencana BNPB, KPK Sita Sejumlah Dokumen
Hingga berita ini diturunkan, Taufik belum merinci secara spesifik barang bukti yang berhasil ditemukan atau disita dari ruangan Suharyanto maupun ruangan lainnya. Ia menekankan bahwa informasi lebih lanjut mengenai hasil penggeledahan akan disampaikan dalam pembaruan berita berikutnya. “Nanti akan di-update berikutnya,” ujar Taufik.
Kasus dugaan korupsi dana siap pakai ini menjadi sorotan publik, mengingat dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Penggeledahan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, bahkan di lembaga yang memiliki mandat krusial dalam penanggulangan bencana.
Dampak Penggeledahan KPK di BNPB Terkait Dana Bencana
Langkah KPK dalam menggeledah ruangan mantan Kepala BNPB Suharyanto ini diharapkan dapat mengungkap secara tuntas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana bencana. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, khususnya yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, menjadi sebuah keniscayaan.
Penyelidikan yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Keberhasilan KPK dalam mengusut kasus ini akan menjadi bukti komitmennya dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.
