JAKARTA, Warta Brebes– Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, melalui kuasa hukumnya secara resmi melaporkan empat hakim ke Komisi Yudisial (KY). Laporan ini diajukan pada Senin (6/7/2026) terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
Penasihat hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir dan Dodi S. Abdulkadir, didampingi istri Nadiem, Franka Franklin, mendatangi kantor KY untuk menyampaikan laporan resmi. “Alhamdulillah, kami sudah resmi membuat laporan kepada Komisi Yudisial terkait dengan kasus yang kami tangani, kasusnya Nadiem Anwar Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat,” ujar Ari Yusuf kepada wartawan di Gedung KY.
Dugaan Pelanggaran Etik Empat Hakim Kasus Chromebook
Keempat hakim yang dilaporkan adalah Purwanto S. Abdullah selaku ketua majelis hakim, serta anggota hakim Sunoto, Mardiantos, dan Eryusman.
Laporan ini secara spesifik menyoroti dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim yang terjadi selama proses persidangan kasus Chromebook.
Tim kuasa hukum Nadiem Makarim menduga adanya manipulasi fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh keempat hakim tersebut.
Bukti-bukti pendukung dugaan tersebut juga telah diserahkan kepada Komisi Yudisial.
Proses Hukum Lanjutan dan Harapan Keadilan
Upaya hukum kubu Nadiem Makarim ini menunjukkan adanya upaya untuk mencari keadilan dan memastikan proses peradilan berjalan sesuai koridor etika dalam prosesnya peradilan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.
Harapan terbesar dari pelaporan ini adalah terciptanya keadilan yang sesungguhnya dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, khususnya dalam penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik. Penegakan etika hakim menjadi kunci utama dalam menjaga marwah pengadilan.
