JAKARTA, Warta Brebes — Pemerintah tengah mengkaji opsi penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kebijakan ini diambil menyusul lonjakan konsumsi Pertalite pada 2026. Fenomena pergeseran konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite menjadi penyebab utama. Pemerintah masih menghitung proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun ini. Bahlil menyebutkan kajian mendalam akan dilakukan akhir bulan ini.
Peningkatan konsumsi Pertalite pada tahun 2026 ini terbilang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi akibat adanya pergeseran minat masyarakat. Konsumen beralih dari bahan bakar nonsubsidi seperti Pertamax (RON 92) ke Pertalite (RON 90). Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan.
Saat ini, pemerintah masih dalam tahap penghitungan dan pengkajian mendalam mengenai proyeksi kebutuhan Pertalite. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi tetap terpenuhi. Bahlil Lahadalia sendiri menargetkan kajian ini akan selesai pada akhir bulan Oktober 2026. Ia mengakui adanya kenaikan konsumsi yang perlu diantisipasi.
"Pertalite nanti coba saya akan melakukan exercise [kajian] nanti pada akhir bulan ini, ya," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (23/10/2026). Ia menambahkan, "Memang ada terjadi peningkatan dibandingkan dengan 2026, ya. Dibandingkan, eh, ada kenaikan."
Kenapa Pertalite Kian Diburu Masyarakat?
Sejumlah faktor memicu peningkatan konsumsi Pertalite. Salah satunya adalah perbedaan harga yang signifikan antara Pertalite dan Pertamax. Kondisi ekonomi masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya pulih menjadi pertimbangan utama. Selain itu, ketersediaan Pertalite yang lebih luas di berbagai wilayah juga memudahkannya dijangkau konsumen.
Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan subsidi energi. Pengkajian kuota tambahan ini merupakan langkah antisipatif agar tidak terjadi kelangkaan. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam memilih bahan bakar sesuai dengan spesifikasi kendaraan dan kemampuan ekonomi.
Pergeseran konsumsi BBM ini menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya preferensi masyarakat terhadap bahan bakar yang lebih terjangkau. Ke depan, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan inovasi kebijakan energi. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan energi yang terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
