Aturan Baru PIT Berlaku, PSDKP Tegal Perketat Pengawasan 2.226 Kapal
TEGAL, Warta Brebes — Pengawasan terhadap aktivitas perikanan di wilayah Kota dan Kabupaten Tegal kini semakin diperketat seiring dengan penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Koordinator Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Tegal, Adi Pujiman, menegaskan bahwa seluruh operasional kapal wajib mematuhi aturan kelautan terbaru guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Saat ditemui wartawan pada Senin (9/11/2026) di kantornya yang beralamat di Jalan Belanak 10 A, Tegalsari, Kota Tegal, Adi memberikan rincian terkait implementasi regulasi dan cakupan pengawasan armada perikanan di wilayahnya.
Regulasi SLO dan Perubahan Alat Tangkap
Adi menjelaskan bahwa penerbitan Surat Izin Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan mengacu pada aturan hukum yang ketat.
• Dasar Hukum SLO: Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 dan PP Nomor 28.
• Standardisasi Alat Tangkap: Sesuai Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur istilah Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI), jenis alat tangkap yang digunakan nelayan setempat kini resmi dikategorikan sebagai jaring berkantong.
Perluasan Wilayah Zona PIT dan Data Kapal
Implementasi sistem PIT membawa perubahan besar pada peta zonasi tangkap serta jumlah armada yang terpantau. PSDKP Kota Tegal mencatat dinamika pengawasan sebagai berikut:
• Sektor Pengawasan Rutin: PSDKP Kota Tegal mengawasi secara ketat 1.200 kapal reguler di wilayah Kota dan Kabupaten Tegal.
• Total Armada Berizin PIT: Secara keseluruhan, tercatat ada 2.226 kapal yang beroperasi di bawah payung aturan baru ini.
• Wilayah Operasional (WPPNRI): Berdasarkan sistem PIT, pergerakan kapal diarahkan untuk memanfaatkan area penangkapan di zona 712 dan 713, yang meliputi wilayah Laut Jawa, Selat Karimata, hingga Kepulauan Riau.
Aturan Distribusi dan Pengendapan Ikan
Terkait distribusi hasil tangkapan dalam skala besar, pihak PSDKP memberikan fleksibilitas terarah bagi para pelaku kelautan. Nelayan diperbolehkan melakukan penangkapan ikan atau mengarahkan hasil tangkapan besar ke wilayah timur Indonesia seperti Papua atau wilayah domestik lainnya.
“Untuk penangkapan ikan besarnya apakah boleh ke Papua atau ke wilayah lain di Indonesia, selain ada dalam perizinan subsektor penangkapan ikan, maka kami perbolehkan,” pungkas Adi Pujiman menutup keterangannya.
Reporter khamid
