BANDUNG, Warta Brebes — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat kini mendorong percepatan pemekaran desa. Langkah ini bertujuan agar dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat terserap secara maksimal. Wakil Ketua Bapemperda, Daddy Rohanady, menyatakan ini di Bandung pada Selasa. Ia meyakini strategi ini akan mempercepat pemerataan anggaran. Selain itu, ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Pemekaran desa dinilai memiliki potensi besar. Potensi peningkatan serapan dana desa akan semakin terbuka lebar. Daddy Rohanady menjelaskan hal ini secara rinci. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat desa otomatis akan ikut meningkat. Ini adalah dampak langsung yang diharapkan dari pemekaran ini.
Daerah dengan populasi padat menjadi sorotan utama. Kabupaten Cirebon disebut sebagai contohnya. Kebutuhan mendesak untuk pemekaran desa di sana sangat terasa. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Dengan bertambahnya jumlah desa, alokasi dana desa dari pusat akan ikut bertambah. Akibatnya, pelayanan kepada warga akan menjadi lebih dekat dan efektif.
Lebih lanjut, Bapemperda DPRD Jawa Barat sedang berupaya. Mereka tengah mengonsultasikan revisi tata cara pembentukan produk hukum daerah. Konsultasi ini dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan nomenklatur menjadi "produk hukum daerah" diharapkan membawa dampak positif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat landasan hukum kebijakan strategis di Jawa Barat.
Pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk bertindak. Daddy Rohanady memberikan penegasan penting. Pemekaran desa dapat dilakukan selama persyaratan teknis terpenuhi. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera memprosesnya. Syarat minimal jumlah penduduk menjadi patokan utama. Upaya pemekaran ini adalah cara mempercepat pembangunan. Ini juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desa.
Percepatan pemekaran desa diharapkan membawa banyak manfaat. Efektivitas distribusi anggaran negara akan meningkat. Hal ini akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dana desa yang lebih besar akan tersalurkan lebih merata. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi prioritas utama.
Mengapa Pemekaran Desa Penting untuk Dana Desa?
Pemerintah pusat menyalurkan dana desa dengan tujuan mulia. Dana ini seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan di pedesaan. Namun, di beberapa daerah, penyerapan dana desa masih belum optimal. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah luasnya wilayah administrasi desa. Desa yang terlalu besar seringkali kesulitan dalam memberikan pelayanan merata. Jangkauan pelayanan menjadi terhambat.
Oleh karena itu, pemekaran desa muncul sebagai solusi strategis. Dengan memecah desa yang terlalu besar, jumlah desa baru akan bertambah. Konsekuensinya, alokasi dana desa yang diterima akan meningkat. Dana desa dialokasikan berdasarkan jumlah desa. Semakin banyak desa, semakin besar total dana yang bisa diserap oleh suatu kabupaten/kota.
Peningkatan jumlah desa secara otomatis akan meningkatkan potensi penyerapan dana desa. Ini bukan sekadar penambahan jumlah desa. Ini adalah upaya untuk mendistribusikan anggaran agar lebih efisien. Dana yang lebih besar bisa dikelola oleh pemerintahan desa yang lebih kecil. Skala pelayanan menjadi lebih terukur. Pendekatan kepada masyarakat menjadi lebih personal.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, sangat memahami hal ini. Beliau menekankan pentingnya pemekaran untuk mengoptimalkan anggaran. "Secara otomatis kesejahteraan ekonomi masyarakat desa juga akan meningkat," ujarnya. Pernyataan ini didasarkan pada logika sederhana. Anggaran yang lebih besar dan pelayanan yang lebih dekat akan berdampak positif.
Contoh nyata dapat dilihat di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Kabupaten Cirebon menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan pemekaran. Tingginya jumlah penduduk di satu desa seringkali membuat pelayanan kewalahan. Pemekaran desa akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Urusan administrasi menjadi lebih cepat. Kebutuhan masyarakat lebih mudah teridentifikasi.
Pemekaran desa bukan sekadar membagi wilayah. Ini adalah tentang mendekatkan pemerintahan kepada rakyat. Ini tentang memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya atas pembangunan. Dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat adalah amanah. Amanah ini harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
Menata Regulasi untuk Percepatan Pemekaran Desa
Selain mendorong pemekaran fisik, DPRD Jabar juga fokus pada aspek regulasi. Bapemperda DPRD Jawa Barat tengah melakukan konsultasi. Mereka membahas revisi tata cara pembentukan produk hukum daerah. Konsultasi ini dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya agar aturan yang ada selaras dengan undang-undang yang lebih baru.
Perubahan nomenklatur menjadi "produk hukum daerah" memiliki arti penting. Ini menunjukkan penekanan pada penguatan dasar hukum. Kebijakan strategis di tingkat provinsi akan memiliki landasan yang lebih kokoh. Ini termasuk kebijakan terkait pemekaran desa itu sendiri. Dengan regulasi yang jelas dan kuat, proses pemekaran akan berjalan lebih lancar.
Daddy Rohanady menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu. Keraguan seringkali muncul karena ketidakjelasan aturan atau prosedur. Namun, selama persyaratan teknis terpenuhi, pemekaran harus segera diproses. Syarat minimal jumlah penduduk adalah salah satu indikator utama. Ini memastikan bahwa desa yang baru terbentuk memiliki potensi untuk mandiri dan berkembang.
DPRD Jabar berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan di desa. Pemekaran desa adalah salah satu instrumennya. Dengan jumlah desa yang lebih banyak, pembangunan akan lebih terarah. Pelayanan publik akan semakin optimal. Kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat secara bertahap. Ini adalah upaya kolektif untuk menciptakan Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera.
Pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk proaktif. Mereka harus mengidentifikasi potensi pemekaran di wilayahnya. Kajian kelayakan harus dilakukan secara cermat. Jika semua syarat terpenuhi, jangan tunda lagi. Percepatan pemekaran desa akan membawa dampak positif yang signifikan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan pedesaan Jawa Barat.
Pada akhirnya, pemekaran desa adalah tentang efisiensi dan pemerataan. Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan desa yang lebih kecil, pengelolaan dana menjadi lebih terfokus. Dampaknya, pembangunan akan lebih terasa. Kesejahteraan masyarakat akan lebih merata. Ini adalah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh DPRD Jabar melalui dorongan pemekaran desa.
sumber : antara
