JAKARTA, Warta Brebes – Akses layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mulai diperluas. BPJS Kesehatan meluncurkan program Layanan Ujung Negeri (LANURI) dengan membuka 558 titik layanan di seluruh Indonesia, Senin (13/7/2026).
Langkah ini dilakukan untuk menjawab persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di daerah terpencil, mulai dari keterbatasan jaringan internet, jauhnya kantor layanan, hingga sulitnya transportasi menuju fasilitas kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan layanan tersebut menggabungkan BPJS Keliling dan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) agar masyarakat tetap dapat mengurus kepesertaan JKN tanpa harus datang ke kantor cabang.
“Kami ingin memastikan masyarakat di daerah dengan akses terbatas tetap memperoleh layanan JKN secara mudah,” katanya.
Ratusan Ribu Warga Sudah Memanfaatkan VIOLA
BPJS Kesehatan mencatat layanan VIOLA telah dimanfaatkan 218.729 kali sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Layanan yang paling banyak digunakan meliputi perubahan data peserta, perpindahan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), konsultasi administrasi, hingga penyampaian pengaduan.
Mayoritas pengguna berasal dari peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Daerah 3T Masih Hadapi Tantangan
BPJS Kesehatan mengakui digitalisasi belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis, keterbatasan jaringan telekomunikasi, hingga rendahnya literasi digital masih menjadi kendala utama di banyak daerah 3T.
Karena itu, layanan jemput bola melalui BPJS Keliling tetap dipertahankan agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap pelayanan administrasi JKN.
Dari 558 titik layanan yang dibuka, 179 titik menggunakan BPJS Keliling, sedangkan 379 titik melayani masyarakat melalui VIOLA.
Didukung Koperasi Desa dan TNI
Pelaksanaan LANURI melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Kementerian Koperasi akan memanfaatkan jaringan Koperasi Desa Merah Putih sebagai lokasi layanan di desa-desa, sedangkan TNI mendukung melalui fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga kapal rumah sakit untuk menjangkau wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas pemerataan layanan JKN, terutama bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses pelayanan BPJS Kesehatan.
