BREBES, Warta Brebes – Meskipun sudah berstatus sekolah negeri, 9 SMP negeri di Brebes kekurangan siswa. Bahkan, satu sekolah hanya memperoleh tujuh siswa untuk mengisi kelas VII.
Hal ini menandakan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Brebes menunjukkan masih adanya ketimpangan jumlah peserta didik. SMP yang sudah bertatus negeri saja belum mampu memenuhi kuota penerimaan siswa baru. Kalah bersaing dengan sekolah swasta.
Minimnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah SMP negeri tersebut juga karena status satu atap yang melatarinya. Mayoritas sekolah yang kekurangan peserta didik berada di wilayah Brebes selatan, terutama sekolah berstatus SMP Negeri Satu Atap yang semula dibangun untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes, Aditya Perdana, mengatakan terdapat tujuh SMP Negeri Satu Atap dan dua SMP negeri reguler yang jumlah peserta didik barunya masih di bawah daya tampung.
“Masih ada SMP negeri yang belum memenuhi kuota penerimaan siswa baru pada tahun ajaran ini,” kata Aditya, Selasa (14/7/2026).
SMP Negeri 5 Satu Atap Salem Paling Sedikit
Sekolah dengan jumlah peserta didik baru paling sedikit adalah SMP Negeri 5 Satu Atap Salem. Dari kuota 32 siswa, sekolah tersebut hanya menerima tujuh peserta didik baru.
Selain itu terdapat sejumlah sekolah lain yang juga belum memenuhi kuota, yakni:
- SMP Negeri 6 Satu Atap Salem, kuota 32 siswa, diterima 11 siswa.
- SMP Negeri 4 Satu Atap Bantarkawung, kuota 32 siswa, diterima 16 siswa.
- SMP Negeri 4 Satu Atap Paguyangan, kuota 64 siswa, diterima 23 siswa.
- SMP Negeri 7 Satu Atap Salem, kuota 32 siswa, diterima 23 siswa.
- SMP Negeri 4 Satu Atap Sirampog, kuota 64 siswa, diterima 27 siswa.
- SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung, kuota 34 siswa, diterima 30 siswa.
Tak hanya sekolah satu atap, dua SMP negeri reguler juga mengalami kondisi serupa. SMP Negeri 6 Bantarkawung hanya menerima 27 siswa dari kuota 96 siswa, sedangkan SMP Negeri 2 Bantarkawung menerima 30 siswa dari daya tampung 64 siswa.
Data tersebut menunjukkan masih adanya sekolah negeri yang belum menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya di wilayah selatan Brebes.
MPLS Tetap Berjalan Normal
Meski jumlah peserta didik baru belum memenuhi kuota, Dindikpora memastikan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) maupun kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung sesuai jadwal.
“Kami pastikan semua program MPLS di lingkungan sekolah tetap berjalan lancar meskipun ada sekolah yang kekurangan siswa,” ujar Aditya.
Menurutnya, seluruh sekolah tetap memperoleh pendampingan agar proses pembelajaran tidak terganggu.
Faktor Wilayah Diduga Berpengaruh
Fenomena kekurangan siswa baru bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Brebes. Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah-sekolah yang berada di kawasan pegunungan seperti Salem, Bantarkawung, Sirampog, dan Paguyangan memang kerap menghadapi keterbatasan jumlah pendaftar.
Selain jumlah lulusan SD yang relatif sedikit, kondisi geografis, persebaran penduduk, hingga pilihan orang tua menyekolahkan anak ke sekolah lain menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya angka penerimaan peserta didik.
Sebaliknya, sekolah yang berada di wilayah dengan kepadatan penduduk lebih tinggi justru mampu memenuhi bahkan mendekati kuota yang tersedia.
SMPN 5 Satu Atap Tanjung Penuhi Seluruh Kuota
Di tengah masih adanya sekolah yang kekurangan siswa, SMP Negeri 5 Satu Atap Tanjung justru mencatat hasil berbeda.
Kepala SMP Negeri 5 Satu Atap Tanjung, Romafi, mengatakan seluruh kuota penerimaan siswa baru berhasil terpenuhi pada tahun ajaran ini.
“Alhamdulillah, dari total kuota 128 siswa baru semuanya terpenuhi,” ujarnya.
Perbedaan capaian tersebut, membuat SMP negeri Brebes kekurangan siswa. Hal ini menjadi gambaran bahwa pemerataan jumlah peserta didik di sekolah negeri masih menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Brebes.
Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap pola penerimaan peserta didik, pemerataan akses pendidikan, hingga penguatan kualitas sekolah agar seluruh satuan pendidikan negeri tetap diminati masyarakat.
