BREBES, Warta Brebes — Di sudut ruang tunggu Dinas Sosial Kabupaten Brebes yang mendadak terasa pengap, seorang ibu paruh baya duduk termenung. Di tangannya, secarik kertas berisi nomor antrean. Di matanya, ada pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ia adalah salah satu dari 22.000 penerima bansos di Brebes yang namanya dicoret. Bukan karena sudah mampu, bukan karena keluar dari data kemiskinan. Tapi karena anaknya—tanpa sepengetahuannya—pernah meminjamkan nomor ponsel untuk transaksi judi online.
“Bingunglah, Pak,” katanya lirih, ditemui wartawan di kantor Dinas Sosial, Jumat (28/8/2026).
Ia tak mau disebutkan namanya. Malu. Tapi juga geram. Sebab keluarganya tercatat sebagai Desil 1—golongan paling miskin di antara yang miskin. Selama ini, bantuan PKH yang ia terima adalah tali pengaman. Untuk anaknya yang masih duduk di bangku SD. Untuk sekolah. Untuk harapan agar anaknya tidak bernasib seperti dirinya.
Ketika Bantuan Tiba-Tiba Hilang
Kisah ini bermula dari rutinitas biasa. Suatu hari, ia datang ke agen bank untuk mencairkan bantuan. Namun petugas bilang: tidak ada saldo. Ia sempat tak percaya. Lalu bertanya ke pendamping PKH di kecamatan. Jawabannya mengejutkan: salah satu anggota keluarganya terdeteksi bermain judi online.
Ia pulang dan menanyakan hal itu kepada anaknya. Sang anak mengaku: ia hanya meminjamkan nomor ponselnya untuk teman yang hendak melakukan transaksi via DANA. Uangnya pun dari temannya, bukan miliknya. Tapi sistem tak peduli. NIK-nya telah tercatat. Dan namanya pun dicoret.
“Bukannya berharap bantuan, tapi ya juga ini buat anak saya biar lulus sekolah. Biar jangan kaya saya,” ujarnya, suaranya hampir putus di tengah kalimat.
22.000 Nama yang Dicoret, Jutaan Harapan yang Menggantung
Ia bukan satu-satunya. 22.000 penerima PKH dan BPNT di Kabupaten Brebes dicoret karena terindikasi judi online. Angka itu berasal dari hasil pemadanan data antara Kementerian Sosial dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dari total 101.663 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Brebes, lebih dari seperlimanya terkena imbas.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Brebes, Warudin, menegaskan bahwa pencoretan ini adalah bagian dari upaya menjaga ketepatan sasaran. “Prinsipnya bantuan sosial harus diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan dipergunakan sesuai peruntukannya, bukan untuk judol,” tegasnya.
Namun kebijakan ini juga menyisakan persoalan. Banyak penerima manfaat yang mengaku tak tahu menahu. Ada lansia di Pangandaran yang nyaris tak bisa mencairkan bantuan karena NIK-nya dipakai orang lain. Ada juga kasus di Pekalongan, di mana seorang kakek yang bahkan tak punya ponsel dicoret karena terindikasi judi online.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memang membuka ruang klarifikasi bagi mereka yang merasa keberatan. Namun bagi warga miskin desil 1 di Brebes ini, proses sanggah terasa seperti perjalanan panjang yang tak pasti. Ia sudah datang ke Dinas Sosial, sudah mengurus berkas, sudah dihapus nomor yang digunakan untuk transaksi. Tapi jawaban dari pemerintah pusat belum juga turun.
“Yang Disanksi Bandarnya, Jangan Orang Kecil Seperti Saya”
Sore itu, sebelum pulang, ia menitipkan satu pesan. Pesan yang mungkin terlalu naif untuk diucapkan di hadapan birokrasi yang rumit.
“Harapannya minta tolong, orang yang benar-benar butuh bantuan dikembalikan. Terkait judi online, yang disanksi bandar judinya saja. Jangan kayak saya, orang kecil yang tidak ngerti apa-apa,” pungkasnya.
Ia lalu beranjak dari kursi tunggu, meninggalkan ruang Dinas Sosial yang mulai sepi. Di tangannya, masih ada secarik kertas berisi nomor antrean. Di matanya, pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Tentang keadilan. Tentang siapa sebenarnya yang pantas dihukum. Tentang apakah bantuan yang hilang itu akan kembali—atau lenyap selamanya, seperti banyak hal lain yang hilang ditelan zaman.
Di luar, langit Brebes mulai gelap. (*)
