Di balik penurunan statistik, kemarau dan sektor informal masih mengancam keberlanjutan
BREBES, Warta Brebes — Di sebuah rumah berbilik bambu di pelosok Brebes, seorang ibu menghitung uang receh di meja. Rp20.000. Cukup untuk dua hari. Angka kemiskinan di Brebes mungkin turun di atas kertas, tetapi di rumah-rumah seperti ini, perjuangan itu masih berlangsung setiap hari.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Brebes turun dari 283 ribu jiwa atau 15,60 persen pada Maret 2024 menjadi 257 ribu jiwa atau 14,15 persen pada Maret 2025. Artinya, sekitar 26 ribu jiwa keluar dari garis kemiskinan dalam setahun. Angka itu dihitung dari total populasi sekitar 2,09 juta jiwa.
Namun capaian tersebut belum cukup menggeser Brebes dari posisi kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Rata-rata kemiskinan Jateng berada di kisaran 10 persen. Brebes masih terpaut sekitar empat poin persen di atasnya. Bahkan dibandingkan angka nasional yang sekitar 9 persen, jarak Brebes kian melebar.
“Adapun rerata garis kemiskinan tercatat pada tingkat pengeluaran Rp563.762 per orang per bulan,” kata Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, Minggu (18/10/2026).
Angka itu perlu dicermati. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Brebes 2026 berada di kisaran Rp2,1 juta. Artinya, garis kemiskinan hanya sekitar seperempat UMK. Mereka yang berada sedikit di atas garis itu tetap rentan. Sekali sakit, sekali gagal panen, mereka bisa kembali terjerumus.
Kemiskinan Ekstrem Turun, tetapi Kerentanan Meningkat
Persoalan kemiskinan ekstrem menunjukkan perbaikan. Persentasenya turun dari 0,75 persen pada 2024 menjadi 0,39 persen pada 2025. Dalam angka absolut, itu sekitar 8.000 jiwa yang masih hidup di bawah garis ekstrem.
Paramitha menyebut penurunan tersebut sebagai perkembangan positif. Meski demikian, ia tak menampik tantangan pengentasan kemiskinan masih besar. Terlebih ketika persentase penduduk miskin Brebes masih berada di urutan tertinggi di Jawa Tengah.
Ada beberapa akar persoalan yang membuat Brebes sulit lepas dari posisi itu. Pertama, struktur ekonomi Brebes masih bertumpu pada sektor pertanian dan informal. Kedua, tingkat pendidikan rata-rata masih rendah. Ketiga, Brebes menghadapi tekanan bencana yang berulang: banjir di utara, kekeringan di selatan.
Faktor ketiga itu penting dicatat. Kekeringan yang melanda 17 kecamatan dengan total 175.904 hektare lahan terancam—seperti yang BPBD Brebes laporkan awal September lalu—berpotensi menggagalkan panen dan menahan laju penurunan kemiskinan. Ketika sawah retak dan air menjauh, pendapatan petani ikut mengering.
Empat Program Prioritas, Sejauh Mana Menjangkau?
Untuk menekan angka kemiskinan sekaligus menjaga daya tahan ekonomi keluarga rentan, Pemkab Brebes mengandalkan empat program prioritas yang dibiayai melalui APBD.
Pertama, Program Wareg Sedoyo. Program ini menyalurkan paket sembako dalam empat tahap kepada 14.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum terjangkau bantuan pemerintah pusat. Jika dihitung, cakupan ini hanya sekitar 5,4 persen dari total penduduk miskin Brebes. Sasarannya tepat, tetapi skalanya masih terbatas.
Kedua, pembiayaan iuran BPJS Kesehatan melalui APBD bagi 87.362 warga miskin. Pemerintah daerah juga menjalankan layanan kesehatan jemput bola dengan mendatangi masyarakat secara langsung. Hingga kini, layanan tersebut telah menjangkau 61.664 orang dari target 75.000 sasaran—atau sekitar 82 persen. Sisa sekitar 13.336 orang masih menunggu giliran. Di sinilah ujian konsistensi: apakah layanan ini berlanjut hingga tuntas atau berhenti di tengah jalan?
Ketiga, program bedah rumah. Pada 2026, Pemkab Brebes mengalokasikan perbaikan terhadap 468 rumah tidak layak huni (RTLH), termasuk 77 unit untuk korban bencana alam. Angka ini terlihat besar, tetapi jika dibandingkan kebutuhan riil—BPS mencatat puluhan ribu RTLH di Brebes—maka 468 unit hanyalah sebagian kecil. Butuh puluhan tahun jika hanya mengandalkan APBD.
Keempat, pemerintah mengawal bantuan pusat. Melalui gerakan Siap Lulus PKH, sebanyak 3.150 keluarga penerima manfaat didampingi untuk menuju graduasi mandiri—keluar dari kepesertaan bantuan setelah dinilai mampu. Program ini menyentuh sisi psikologis dan kapasitas keluarga. Bukan sekadar bagi-bagi uang, tetapi membangun kemandirian. Namun dengan 106.537 keluarga penerima PKH di Brebes, graduasi 3.150 keluarga berarti baru sekitar 3 persen yang berhasil mandiri.
Bantuan Pusat dan Jaring Pengaman Sosial
Di sektor perumahan, Brebes memperoleh kuota perbaikan 1.545 unit RTLH pada 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara itu, program Sekolah Rakyat di Kecamatan Larangan menyediakan pendidikan gratis berasrama bagi 207 anak. Angka ini kecil, tetapi menjadi pintu bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Jaring pengaman sosial nasional juga mencakup penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 106.537 keluarga serta bantuan sembako bagi 197.094 keluarga. Total, hampir separuh rumah tangga Brebes menerima salah satu bentuk bantuan sosial. Skala besar ini menunjukkan betapa dalamnya ketergantungan pada bantuan—sekaligus betapa rentannya ekonomi rumah tangga di Brebes.
“Langkah terpadu ini kami harapkan mampu memastikan intervensi sosial terdistribusi tepat sasaran dan merata di seluruh pelosok Brebes,” tegas Paramitha.
Pekerjaan yang Belum Usai
Besarnya cakupan bantuan tersebut menjadi modal untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Namun, pekerjaan Pemkab Brebes tidak berhenti pada penyaluran bantuan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan program yang dijalankan mampu memperkuat kemandirian ekonomi keluarga, memperbaiki kualitas tempat tinggal, serta menjaga akses kesehatan dan pendidikan. Agar penurunan angka kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ada satu pertanyaan yang perlu diajukan: apakah penurunan 26 ribu jiwa ini hasil dari program pemerintah, atau karena faktor lain seperti inflasi yang terkendali dan musim panen yang baik? Tanpa evaluasi mendalam, angka ini bisa saja berbalik arah ketika kemarau panjang atau gejolak ekonomi terjadi.
Di Brebes, angka memang turun. Tetapi di balik angka itu, ada rumah-rumah yang masih menunggu bedah, ada anak-anak yang masih menunggu sekolah, dan ada keluarga-keluarga yang masih menunggu uluran tangan. Statistik hanyalah awal. Jalan sesungguhnya masih panjang.
