Meski berlangsung dengan jumlah massa yang tidak terlalu besar, aksi tersebut menarik perhatian masyarakat karena diwarnai teatrikal, pembakaran ban, hingga dialog terbuka antara mahasiswa dengan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Mahasiswa membawa sepuluh tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Brebes. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kritik Program MBG Lewat Teatrikal
Aksi mahasiswa diawali dengan orasi dan pertunjukan teatrikal. Seorang mahasiswa diperankan duduk berlutut dengan mata tertutup kain. Dalam adegan tersebut, ia disuapi nasi bungkus tanpa lauk sebagai simbol kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai belum memenuhi harapan.
Lewat aksi simbolik itu, mahasiswa mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
“Sekarang pejabat berpihak kepada rakyat atau tidak? Pejabat berpihak kepada penguasa atau rakyat?” seru salah seorang peserta aksi saat berorasi.
Selain mengevaluasi Program MBG, mahasiswa juga mengangkat isu lingkungan, infrastruktur, hingga kebijakan nasional.
Ketegangan Sempat Terjadi di Depan Alun-alun Brebes
Situasi sempat memanas ketika massa meminta Bupati Brebes hadir secara langsung untuk mendengarkan aspirasi mereka. Karena belum kunjung ditemui, mahasiswa kemudian menyalakan api pada ban bekas sebagai bentuk protes.
Namun, petugas keamanan segera memadamkan kobaran api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Langkah tersebut memicu ketegangan ketika seorang warga yang berada di lokasi menolak aksi pembakaran ban dan terlibat adu mulut dengan mahasiswa.
Keributan nyaris berujung baku hantam sebelum aparat kepolisian yang berjaga berhasil melerai kedua pihak dan mengendalikan situasi.
Bupati Paramitha Duduk Bersila Bersama Mahasiswa
Ketegangan akhirnya mereda setelah Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma datang ke lokasi menyusul unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang lebih dahulu hadir.
Bupati Paramitha didampingi Wakil Bupati Wurja, Ketua DPRD Brebes M. Taufik, Wakil Ketua DPRD Moh. Iqbal Tanjung, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, Sekda Brebes Tahroni, serta sejumlah kepala OPD.
Tanpa sekat, mereka duduk bersila bersama mahasiswa di atas aspal jalan untuk mendengarkan secara langsung aspirasi yang disampaikan.
Koordinator aksi, M. Yahdi Urfan, mengapresiasi langkah Bupati Brebes yang bersedia berdialog secara terbuka.
“Sepuluh poin yang tadi kami sampaikan sudah ditanggapi oleh bupati dengan baik. Tapi kita perlu pengawalan terhadap apa yang kita sampaikan dan sepakati selama tujuh hari ke depan,” kata Yahdi.
Bupati Brebes Minta Mahasiswa Ikut Memberikan Masukan
Dalam dialog tersebut, Bupati Paramitha Widya Kusuma meminta mahasiswa memberikan ruang bagi pemerintah daerah yang baru berjalan lebih dari satu tahun untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
Menurut Paramitha, keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah harus menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Ia juga menyampaikan sejumlah investasi yang sedang masuk ke Kabupaten Brebes, salah satunya pembangunan mega farm sapi perah terintegrasi oleh PT Global Dairi Bersama.
Proyek yang menempati lahan sekitar 710 hektare itu ditargetkan mampu menampung hingga 30.000 ekor sapi dan memproduksi sekitar 180 ribu ton susu per tahun.
Selain itu, Paramitha mengungkapkan adanya upaya membuka pasar ekspor bagi produk unggulan Brebes melalui komunikasi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Junimart Girsang.
“Untuk itu, kami berharap mahasiswa tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga turut memberikan masukan dan saran untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Brebes,” ujar Paramitha.
Sepuluh Tuntutan Aliansi Mahasiswa Brebes
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyerahkan sepuluh tuntutan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Brebes, yaitu:
- Evaluasi dan audit anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
- Mengevaluasi proyek strategis nasional yang dinilai tidak memperhatikan lingkungan dan hak asasi manusia.
- Meminta pembatasan penggunaan BBM Pertalite agar tepat sasaran.
- Mengembalikan supremasi sipil dan mengevaluasi UU TNI serta Polri.
- Mendesak pemerintah pusat terbuka terhadap berbagai kebijakan yang dianggap bermasalah.
- Menghentikan pembangunan Batalyon Teritorial dan mengalihkan anggaran untuk infrastruktur desa serta kabupaten.
- Meminta pemerintah daerah melakukan mitigasi terhadap wilayah pesisir dan kawasan rawan banjir.
- Mendesak percepatan sistem pengelolaan sampah terpadu.
- Menolak alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung Gunung Slamet.
- Mengevaluasi program unggulan pasangan Mitha-Wurja.
Kesepakatan hasil dialog tersebut kemudian ditandatangani oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dan Ketua DPRD Brebes M. Taufik sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Brebes.
Aksi yang sempat menyebabkan arus lalu lintas di Jalur Pantura Brebes tersendat itu akhirnya berlangsung kondusif setelah tercapai kesepahaman antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
Aliansi Mahasiswa Brebes menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut atas sepuluh tuntutan tersebut dalam beberapa hari ke depan.
