BREBES, Warta Brebes – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Brebes mencatatkan penerbitan 12.837 Nomor Induk Berusaha (NIB) sepanjang Semester I 2026.
Dari pembukuan angka NIH itu, terkandung nilai rencana investasi yang mencapai Rp 1,66 triliun yang mendarat di Kabupaten Brebes.
Kepala DPMPTSP Brebes, Juwita Asmara, menyebut capaian ini sebagai bukti nyata bahwa iklim ekonomi Brebes semakin bergairah.
Juwita menyebut, penerapan sistem Online Single Submission (OSS) berhasil memangkas birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Di sisi lain, DPMSTP terus berupaya memberikan karpet merah bagi para investor, baik skala mikro maupun besar.
UMK Mendominasi, Korporasi Menguasai Modal
Berdasarkan data DPMPTSP Brebes, dari 12.837 NIB yang terbit, sebanyak 12.719 atau 99,08 persen adalah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Sementara NUB kelompok Non-IUMK (usaha menengah dan besar) hanya mencatatkan 118 izin.
Jika secara jumlah, IUMK sangat mendominasi, namun dari sisi nilai, terjadi pembalikan arag yang mencolok. Sebab, dari 12.719 pelaku UMK hanya berkontribusi Rp 377,4 miliar. Sementara sektor Non-IUMK menyumbang Rp 1,28 triliun atau 77,24 persen dari total rencana investasi Rp 1,66 triliun.
Artinya, satu izin Non-IUMK rata-rata membawa nilai investasi Rp 10,8 miliar. Sementara satu izin UMK rata-rata hanya Rp 29,7 juta. Perbedaannya, hampir 400 kali lipat.
Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Brebes berhasil menggairahkan jumlah pelaku usaha untuk mengurus legalitas, akan tetapi secara nilai ekonomi tetap bergantung pada segelintir korporasi.
PMA vs PMDN: 29 Izin Bawa Modal Rp 972 M, 12.808 Izin Hanya Rp 691 M
Pola serupa juga terlihat dari klasifikasi modal. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi jumlah dengan 12.808 NIB, namun nilai rencana investasinya hanya Rp 691,5 miliar.
Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) hanya mencatatkan 29 NIB, tetapi membawa nilai rencana investasi mencapai Rp 972,4 miliar. Dengan kata lain, 29 investor asing membawa modal lebih besar ketimbang 12.808 investor dalam negeri.
Belum diketahui pasti sektor apa yang masuk dari para PMA ini di Kabupaten Brebes. Jika investasi asing masuk ke sektor ekstraktif atau industri padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, maka tidak akan terlalu berdampak terhadap perekonomian masyarakat Brebes.
Antara Rencana vs Realisasi Investasi di Brebes 2026
Meski terdengar fantastik, nilai Rp 1,66 triliun yang terpampang adalah rencana investasi, bukan realisasi di lapangan. Namun, meski baru kata “rencana”, ini menjadi kata kunci yang tidak boleh diabaikan.
Dalam praktik bisnis, jarak antara penerbitan NIB dan pembangunan fisik seringkali panjang. Banyak perusahaan yang mengantongi NIB hanya untuk kepentingan administrasi atau land banking tanpa eksekusi nyata.
DPMPTSP Brebes mewajibkan pelaporan realisasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Namun, laporan tersebut baru akan dikumpulkan pada pertengahan Juli 2026. Publik masih harus menunggu untuk mengetahui seberapa besar rencana itu benar-benar terwujud.
Fluktuasi Bulanan: Target Birokrasi atau Geliat Ekonomi?
Sepanjang enam bulan pertama, penerbitan NIB menunjukkan fluktuasi yang dinamis. Puncaknya terjadi pada April dengan penerbitan 2.976 NIB.
Lonjakan ini patut menjadi kebanggaan sekaligus perhatian. Sebab, kesadaran pelaku usaha UMKM di Kabupaten Brebes mulai sadar akan pentingnya legalisasi administrasi usaha mereka.
Dengan lonjakan pada durasi yang berdekatan, perlu penelisikan momentum apa yang mampu menggerakkan pelaku usaha UMKM. Apakah ini cerminan geliat ekonomi yang sesungguhnya, atau jangan-jangan sekadar pengejaran target semesteran birokrasi?
Apapun itu, yang menarik, lompatan nilai rencana investasi terbesar justru terjadi pada Mei, mencapai Rp 443,74 miliar. Ini mengindikasikan bahwa investor besar cenderung masuk pada periode-periode tertentu, bukan mengikuti pola musiman usaha mikro.
Pekerjaan Rumah yang Tersisa
Terlepas dari catatan kritis tersebut, capaian 12.837 NIB tetap patut diapresiasi sebagai langkah formalisasi sektor usaha di Brebes. Apalagi, penerbitan NIB bagi pelaku usaha mikro diklaim gratis dan cepat, hanya dengan KTP dan alamat surel aktif.
Namun ke depan, DPMPTSP Brebes perlu mendorong tiga hal:
Pertama, pendampingan bagi UMK agar naik kelas. Izin saja tidak cukup. Akses perbankan, pelatihan manajemen, dan perluasan pasar harus menyusul.
Kedua, transparansi sektoral. Publik berhak tahu bidang usaha apa saja yang digarap para PMA dan investor besar. Apakah sektor-sektor tersebut benar-benar berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal?
Ketiga, audit realisasi. Angka rencana investasi harus dibandingkan dengan realisasi di lapangan secara berkala. Tanpa itu, 12.837 NIB hanya akan menjadi pajangan statistik.
Juwita Asmara menyebut tugas ke depan adalah menjaga kemudahan berusaha yang konsisten, transparan, dan bebas pungli. Itu adalah komitmen yang baik. Publik tinggal menunggu buktinya.
Karena pada akhirnya, masyarakat Brebes tidak hanya butuh angka. Mereka butuh dampak nyata, lapangan kerja yang terbuka, usaha mikro yang tumbuh, dan ekonomi yang benar-benar berputar di pasar-pasar lokal. Bukan sekadar deretan NIB di atas kertas. (*)
