JAKARTA, Warta Brebes — Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi beberapa cara untuk mengefisienkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa mengorbankan jumlah penerima manfaat.
Keputusan ini muncul menyusul pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dari Dadan Hindayana ke Nanik Sudaryati Deyang.
Salah satu langkah awal yang diambil adalah menghentikan sementara pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru.
Saat ini, tercatat ada 27.877 unit SPPG yang beroperasi. Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan pihaknya akan melakukan pemetaan kebutuhan di setiap daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan dapur MBG seimbang dengan jumlah penerima manfaat. “Kita tidak buka pendaftaran yang baru dulu. Kami akan tata ulang kebutuhan per wilayah,” jelas Nanik.
Data awal menunjukkan konsentrasi dapur MBG masih banyak terdapat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemetaan ulang ini krusial untuk distribusi yang lebih merata.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menambahkan bahwa pemerintah juga sedang menjajaki opsi lain. Salah satu alternatif yang dibahas adalah melibatkan kantin sekolah sebagai dapur MBG.
Rencana ini dianggap sebagai solusi potensial untuk pengadaan program di area-area tertentu. Melalui penyesuaian ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ke depannya, pemerintah berkomitmen untuk terus mencari cara agar program ini menjangkau seluruh target penerima manfaat dengan optimal.
