BREBES, Warta Brebes —Dio Aprianto baru saja meraih lembaran kertas yang telah ia nantikan selama enam tahun lamanya. Bukan sembarang kertas, melainkan ijazah—dokumen sakral yang menjadi tiket menuju masa depan yang selama ini terkatung-katung. Jumat siang itu, 3 Juli 2026, senyum lega mengembang di wajah pemuda asal Brebes ini setelah Bendahara SMK Karya Bhakti Brebes, Eko Nur Fauzi, menyerahkan langsung ijazahnya tanpa syarat apapun .
Di sampingnya, Wastiah (51), ibunda tercinta yang kesehariannya berjualan pecel lele di kawasan Alun-alun Brebes, tak kuasa menahan haru. Selama setengah dekade lebih, ia menyimpan beban berat—utang biaya sekolah anaknya yang mencapai Rp3,6 juta menggantung bak cermin retak yang memantulkan ketidakberdayaan .
Perjuangan berat keluarga ini bermula pada 2020, ketika Dio dinyatakan lulus dari SMK Karya Bhakti Brebes. Namun, ijazahnya tak kunjung ia bawa pulang. Tunggakan administrasi yang menumpuk menjadi tembok penghalang. Senin (29/6/2026) lalu, Dio dan ibunda nekat mendatangi sekolah. Harapan mereka pupus saat disodorkan rincian tagihan yang harus dilunasi: SPP, les, dan daftar ulang Rp1.550.000; foto Rp25.000; kenang-kenangan Rp350.000; uang gedung Rp1.500.000; dan biaya lain-lain Rp175.000—total Rp3.600.000 .
“Anak saya lulus tahun 2020, ijazahnya masih di sekolah karena belum bayar kekurangannya Rp3,6 juta,” tutur Wastiah dengan suara bergetar, Kamis (2/7/2026) .
Kepedihan di Balik Gerobak Pecel Lele
Kisah Dio dan Wastiah adalah potret nyata perjuangan kelas ekonomi bawah. Sejak sang suami berpulang, Wastiah menjadi tulang punggung keluarga. Kehidupannya bergantung pada gerobak pecel lele yang ia jajakan di Alun-alun Brebes.
Tahun 2020 menjadi titik nadir. Pandemi Covid-19 melumpuhkan usahanya. Pembatasan aktivitas membuatnya tak bisa berjualan . “Saat Corona saya benar-benar terpuruk. Tidak bisa berjualan sama sekali. Apalagi suami baru saja meninggal dunia. Jadi benar-benar tidak ada biaya sama sekali,” kenangnya pilu .
Enam tahun telah berlalu, namun luka ekonomi itu masih membekas. Penghasilan dari berjualan pecel lele belum cukup untuk melunasi tunggakan sekolah anaknya. Ironisnya, sang anak harus menanggung konsekuensi—ijazah yang tersandera membuat Dio tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi .
Kebijakan dan Fakta di Balik Penahanan Ijazah
Bendahara SMK Karya Bhakti Brebes, Eko Nur Fauzi, membantah bahwa ijazah Dio “ditahan”. Menurutnya, ijazah tersebut belum diambil karena ada kewajiban administrasi yang belum diselesaikan . Namun, fakta di lapangan berbicara lain: tanpa pelunasan, Dio tak bisa membawa pulang ijazahnya.
Eko mengakui bahwa kasus serupa bukan hanya dialami Dio. Ratusan ijazah alumni masih menumpuk di sekolah karena persoalan yang sama . Bahkan, ada alumni lulusan 2017 yang hingga kini belum mengambil ijazahnya . “Saya kalau ketemu sama orang (yang menunggak), saya sampaikan bahwa saya sebatas karyawan biasa, saya ada pertanggungjawaban kepada pimpinan,” ujar Eko .
Praktik penahanan ijazah ini sejatinya melanggar aturan. Dinas Pendidikan Riau melalui Surat Edaran Nomor B/14/100.3.4/DISDIK/2026 menegaskan bahwa sekolah tidak dibenarkan menahan ijazah dengan alasan apapun, termasuk tunggakan biaya . Aturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak peserta didik memperoleh ijazah .
Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, pun mengungkapkan keprihatinannya. Penahanan ijazah dinilai melanggar hak anak mendapatkan pendidikan bermartabat dan setara .
Titik Terang di Ujung Jalan
Kebijakan pimpinan SMK Karya Bhakti Brebes memutihkan tunggakan Dio menjadi secercah harapan . Kini, Dio bisa meraih kembali haknya dan melanjutkan pendidikan. Rencananya, ia akan mendaftar kuliah di Universitas Harkat Negeri (UHN) Tegal melalui jalur beasiswa .
“Alhamdulillah, atas kebijaksanaan SMK Karya Bhakti Brebes anak saya menerima ijazah dan Insya Allah untuk daftar kuliah lewat beasiswa,” ucap Wastiah penuh syukur .
Kisah Dio menjadi cermin bagi ratusan alumni lain yang masih menunggu giliran. Ironi pendidikan di negeri ini: ijazah sebagai simbol kelulusan justru menjelma menjadi “barang sandera” yang menghalangi masa depan generasi bangsa. Sudah saatnya kebijakan berpihak pada yang lemah, karena pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan harga dan air mata.
